Quo Vadis UMKM di Era Digital?

0
315

Oleh: Hermansyah Kahir*

EKBIZ.ID – Kita sudah mafhum bahwa sektor UMKM merupakan kekuatan ekonomi kerakyatan yang sudah terbukti mampu bertahan dalam menghadapi pelbagai gejolak perekonomian. Kehebatan UMKM terlihat ketika berhasil bertahan dari gelombang krisis yang menghancurkan perekonomian Indonesia 1997-1998.

Kontribusi UMKM terhadap produk domestik bruto nasional diproyeksikan tumbuh 5% sepanjang 2019. Ketua Asosiasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Indonesia (Akumindo) Ikhsan Igratubun menjelaskan, dengan estimasi pertumbuhan itu, kontribusi UMKM terhadap PDB nasional tahun ini dapat mencapai 65% atau sekitar Rp2.394,5 triliun. Hal ini lebih besar ketimbang tahun lalu yang realisasinya hanya 60,34% (Bisnis.com, 9/1/2019).  

Data Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) menunjukkan peningkatan rata-rata pelaku UMKM baru di Indonesia selama 2013-2016 mencapai 1 juta per tahun dari sebanyak 56,5 juta pada 2013 menjadi 59,7 juta UMKM pada 2016. Pada 2018 Kementerian Koperasi dan UKM menargetkan jumlah UMKM mencapai 4% dari jumlah penduduk dan 5% pada akhir 2019.  Sementara dari sisi ketenagakerjaan, sektor UMKM menyerap lebih dari 107 juta tenaga kerja pada 2013 dan meningkat menjadi 132,33 juta tenaga kerja pada 2016.

Cerita sukses UMKM dalam menopang perekonomian bukan tanpa masalah. Banyak persoalan yang hingga kini dihadapi pelaku UMKM—mulai dari akses permodalan, sumber daya terbatas, manajemen, hingga pemasaran. Semua ini merupakan masalah klasik yang belum tertangani secara serius. Karena itu, mengingat pelaku UMKM yang begitu besar maka sudah selayaknya pemerintah pusat dan daerah bisa memberikan pendidikan atau bimbingan teknis terkait dunia bisnis, teknologi, pengemasan produk, permodalan, pengelolaan keuangan hingga pemasaran agar kinerja UMKM kita lebih berdaya saing baik di tingkat lokal maupun global.

Digitalisasi UMKM

Lembaga Merchant Machine, merilis daftar sepuluh negara dengan pertumbuhan e-commerce tercepat di dunia. Indonesia memimpin jajaran negera-negara tersebut dengan pertumbuhan 78% pada 2018. Jumlah pengguna internet yang mencapai lebih dari 100 juta pengguna menjadi salah satu kekuatan yang mendorong pertumbuhan e-commerce Indonesia. Rata-rata uang yang dibelanjakan masyarakat Indonesia di situs belanja daring mencapai US$ 228 per orang atau Rp 3,19 juta (Katadata.co.id, 24/4/2019).

Perkembangan e-commerce yang semakin pesat banyak dimanfaatkan oleh pelaku usaha untuk menjual dan memasarkan produk atau jasa kepada konsumen. Di era digital seperti saat ini siapapun bisa melakukan transaksi jual-beli dan memperluas pasar tanpa batas. Bahkan, perusahan ritel seperti Matahari dan Hypermart sudah merambah pasar online untuk mempertahankan kelangsungan bisnisnya.

Sejalan dengan itu, menurut Baso Saleh (2016), di era globalisasi saat ini, hanya pelaku usaha yang dapat memanfaatkan internet dan teknologi informasi lainnya yang dapat eksis dalam persaingan global.

Karenanya, pelaku UMKM perlu mengambil peluang ini untuk masuk ke sektor digital. Ini merupakan kesempatan emas untuk menjaring pasar yang lebih luas di dalam negeri dan di tingkat global. Selama produk yang dihasilkan bagus dan kompetitif, maka pelaku UMKM tak perlu khawatir untuk bersaing di pasar digital.

Sayangnya, UMKM di negeri ini belum sepenuhnya mampu menjajaki pasar digital. Hinga akhir 2018 jumlah usaha mikro di Indonesia mencapai 58,91 juta unit, usaha kecil sebesar 59.260 unit, dan usaha menengah mencapai 4.987 unit. Dari jumlah yang begitu besar ini hanya 5 persen yang sudah merambah ke pemasaran digital. Angka ini sangat jauh dibandingkan Amerika Serikat yang jumlahnya sudah mencapai 90 persen.

Digitalisasi UMKM perlu ditingkatkan dengan cara meningkatkan literasi keuangan dan teknologi, memperluas jangkauan internet, serta meningkatkan pembiyaan digital (perbankan dan fintech). Tentu saja pembiayaan digital ini perlu menyesuaikan dengan karakteristik dan kebutuhan UMKM itu sendiri. Dalam hal ini, pemerintah harus terlibat aktif untuk memajukan sektor UMKM khususnya untuk menggarap pasar digital. Hal lain yang perlu dilakukan pemerintah adalah menjalin kerja sama dengan marktetplace—di mana pihak marketplace bisa memberikan pendidikan dan pelatihan secara berkesinambungan kepada para pelaku UMKM terkait bisnis online sehingga mereka lebih paham dan terdorong memasarkan produk-produknya secara online.

Dengan beberapa upaya ini disertai penurunan tarif Pajak Penghasilan (PPh) final menjadi 0,5%, diharapan UMKM di masa mendatang benar-benar mampu menjadi salah satu jantung perkembangan perekonomian Indonesia

*Penulis buku ‘Membangun Entrepreneur dari Kampus’